Sabtu, 09 Juni 2012

PENDIDIKAN PANCASILA

Makalah disajikan pada kegiatan pemadatan
Matakuliah Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa
Peserta Ujian Persamaan Mutu (UPM) pada STISIP Tasikmalaya,
tanggal 22 Juli 2002, Oleh di Kampus STISIP Tasikamalaya.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang
“Pendidikan Pancasila” telah selesai disusun kembali.
Makalah ini pernah disajikan pada kegiatan pemadatan Matakuliah
Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa Peserta Ujian Persamaan Mutu (UPM)
pada STISIP Tasikmalaya tanggal 22 Juli 2002 di Kampus STISIP
Tasikmalaya. Makalah ini diajukan oleh penyusun untuk memenuhi kenaikan
jabatan dan pangkat sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD) yang setara dengan Golongan IV/b.
Demikian makalah ini ditulis dan semoga dapat memenuhi ajuan
dimaksud.
Menyetujui:
Dosen Senior,
Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A.
NIP. 131408365DAFTAR ISI
Persetujuan Dosen Senior ………………….……………………………… iii
KATA PENGANTAR …………………………………………………….. iv
DAFTAR ISI ……………………………………………………………… v
A. Pendahuluan …………………………………………………………… 1
B. Hakikat Pancasila ……………………………………………………… 2
C. Filsafat (Nilai-nilai) Pancasila …………………………………………. 3
3.1 Ketuhanan Yang Maha Esa ………………………………………… 4
3.2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ……………………………… 5
3.3 Persatuan Indonesia ………………………………………………… 6
3.4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
     dalam Permusyawaratan/Perwakilan …………………………………………. 7
3.5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia …………………… 8
D. Penerapan/Implementasi di Era Reformasi ……………………………. 9
E. Daftar Pustaka ………………………………………………………..… 10

PENDIDIKAN PANCASILA
muh umar kusuma

A. Pendahuluan
Pancasila di Perguruan Tinggi dikaji secara menyeluruh sebagai satu
kesatuan sila-ideologis bangsa/negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi
berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti ini
dipandang oleh studi filsafat yang secara historik digali pada budaya bangsa dan
ditempa oleh penjajahan, yang kemudian diterapkan pada wilayah yuridiskenegaraan sebagai pedoman bermoral, berhukum, dan berpolitik dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hal itu sebagai hasil konsensus-nasional bangsa Indonesia melalui sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
------------
· Makalah disajikan pada kegiatan pemadatan Matakuliah Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa Peserta
Ujian Persamaan Mutu (UPM) pada STISIP Tasikmalaya (22 Juli 2002).
** Dosen Pendidikan Pancasila pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP
Unpad), Bandung. Alumnus: (1) Penataran P-4 Pola 144 Jam Tingkat Nasional (BP-7 Pusat, Jakarta,
1993:CXXXIV), (2) Internship Dosen Filsafat Pancasila Tingkat Nasional (Ditjen Dikti Depdikbud dan
UGM, 1997), (3) Training of Trainers (ToT) Dosen MKPK Pendidikan Pancasila se-Indonesia (Ditjen
Dikti Depdiknas, Jakarta, 2000).
1B. Hakikat Pancasila
Sebagai ideologi, Pancasila berhakikat (berperanan utama) sebagai: (a)
pandangan hidup bangsa, (b) dasar negara, dan (c) tujuan nasional (negara).
Sebagai pandangan hidup bangsa, hakikat Pancasila diwujudkan dalam
P-4 (yang saat ini dicabut oleh MPR hasil Sidang Istimewa 1998), yang lebih
lanjut dilaksanakan dalam bentuk Anggaran-Dasar (AD) bagi masing-masing
organisasi sosial-politik (seperti Ormas, LSM, Parpol) dan Kode-Etik (KE) bagi
masing-masing organisasi profesi/keahlian (seperti IDI, PGRI, Ikahi)—yang
teknis-operasionalnya berbentuk Anggaran-Rumah-Tangga (ART).
Sebagai dasar negara, hakikat Pancasila diwujudkan dalam Batang
Tubuh UUD 1945, yang lebih lanjut dilaksanakan dalam bentuk Peraturan
Perundang-undangan (Tap. MPR, UU, PP, Keppres, Perda, dst.)—yang teknisoperasionalnya berbentuk Surat-Edaran (SE) berupa Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis).
Sebagai tujuan nasional (bangsa)/negara, hakikat Pancasila diwujudkan
dalam Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBdHN) (seperti Propenas)
yang lebih lanjut dilaksanakan dalam bentuk Repetanas (seperti APBN)—yang
teknis-operasionalnya berupa Proyek (seperti DIP/DUK, DIK, DIKS).
2Dengan demikian, hakikat pandangan hidup Pancasila berbentuk pada
norma moral bangsa Indonesia; hakikat dasar negara Pancasila berbentuk pada
norma hukum negara Indonesia; dan hakikat tujuan nasional/negara Pancasila
berbentuk pada norma politik (kebijakan) pembangunan nasional Indonesia.
Pemahaman tersebut bersumber pada kerangka dan substansi nilai-nilai
yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan ini merupakan Teks
Proklamasi Kemerdekaan NKRI yang lengkap dan terinci. Teks Proklamasi itu
sendiri lahir melalui proses sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia,
dari yang semula sebagai budaya suku-suku asli, berkembang dalam budaya
kerajaan-kerajaan besar (Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dst), kemudian dipengaruhi
oleh budaya agama-agama/penjajah-penjajah, sampai akhirnya dipengaruhi pula
oleh ideologi-ideologi besar dunia (bahkan sampai kini di era globalisasi
informasi). Jadi, hakikat Pancasila (demikian pula UUD 1945) tidak lahir secara
mendadak, tetapi mereka ditempa oleh sejarah lahirnya Indonesia sebagai suatu
bangsa.

C. Filsafat (Nilai-nilai) Pancasila
Secara filsafat
1. Pancasila merupakan sistem-nilai-ideologis yang berdera-
3berderajat. Artinya, di dalamnya terkandung nilai-luhur (NL), nilai-dasar (ND),
nilai-instrumental (NI), nilai-praksis (NP), dan nilai-teknis (NT). Agar ia dapat
menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari tetapi juga
dinamis/berkembang, NL dan ND-nya harus dapat bersifat tetap, sementara NI,
NP, dan NT-nya harus semakin dapat direformasi sesuai dengan perkembangan
tuntutan zaman.
3.1 Ketuhanan Yang Mahaesa
Di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI bukan sebagai Negara
Agama dan bukan pula sebagai Negara Sekuler, tetapi NKRI ingin dikembangkan
sebagai Negara Beragama.
Sebagai bukan negara-agama, NKRI tidak menerapkan hukum agama
tertentu sebagai hukum positif, artinya: (1) ideologi negara tidak berasal dari
ideologi agama tertentu, (2) Kepala Negara tidak harus berasal dari Kepala
Agama tertentu, (3) konstitusi negara tidak dari Kitab Suci agama tertentu.
Sebagai bukan negara sekuler, NKRI tidak memisahkan urusan negara
dari urusan agama, artinya: (1) keputusan negara harus didasarkan pada ajaran
agama-agama, (2) suara terbanyak dalam lembaga MPR, DPR, dan lain sebagai-
4nya harus dilandaskan pada kesesuaiannya dengan ajaran Tuhan Yang Mahaesa.
Sebagai negara beragama, NKRI mendasarkan pengelolaan negara pada
hukum positif yang disepakai oleh bangsa (MPR, DPR+Pemerintah) yang
warganegaranya beragam agama, sementara negara pun tidak boleh mencampuri
urusan aqidah agama apapun, tetapi negara wajib melindungi agama apapun.
Di sini terkandung tekad bahwa mereka yang ber-Aliran Kepercayaan
tidak diwajibkan (secara hukum positif) untuk beragama, tetapi mereka dibina
oleh Negara (Pemerintah dan Masyarakat) untuk: (1) tidak menjadi atheis,
(2) tidak membentuk agama baru, atau (3) sedapat mungkin memilih salah satu
agama yang resmi diakui Negara (karena lebih banyak kedekatan ajarannya).
3.2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Di dalamya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI merupakan Negara berHAM (kemanusiaan), Negara ber-Hukum (yang adil), dan Negara ber-Budaya
(yang beradab).
Sebagai negara yang ber-HAM, NKRI ingin mengembangkan dirinya sesebagai negara yang melindungi dan menegakkan HAM bagi warganegaranya. HAM dimaksud adalah yang sesuai dengan hukum positif Indonesia
dan budaya bangsa Indonesia.
5Contoh, karena hukum positif Indonesia bersumber pada Ketuhanan Yang
Mahaesa, maka HAM seperti euthanasia (seperti di Selandia Baru, Belanda) atau
aborsi (seperti di Irlandia Utara dan Skotlandia) tidak bisa diundang-undangkan
(tidak bisa dijadikan hukum positif di Indonesia).
Sebagai negara yang ber-Hukum, NKRI ingin melindungi dan
mengembangkan: (1) supremasi hukum, (2) persamaan di muka hukum,
(3) menegakkan HAM, dan (4) membudayakan kontrol publik/sosial/masyarakat
atas jalannya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Sebagai negara yang ber-Budaya/Adab, NKRI ingin mengembangkan: (1)
cipta, yang dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) karsa, yang
dapat melahirkan moral dan etika, (3) rasa, yang dapat melahirkan seni dan
estetika, serta (4) karya, yang dapat melahirkan karya-karya monumental dalam
arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana diketahui, keempatnya itu merupakan
unsur dari budaya/adab
3.3 Persatuan Indonesia
Di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI menyatakan diri sebagai
negara yang diikat oleh ‘persatuan’ dan ‘kesatuan’.
Nilai persatuan berprinsip pada ‘bersatu dalam keberagaman/
keberbedaan/ketidaksamaan/heterogenitas’. Sementara, nilai kesatuan berprinsip
6pada ‘bersatu dalam keseragaman/ketidakberbedaan/kesamaan/homogenitas’.
Nilai-persatuan sebagai faktor penopang dan pemberi peluang nilai-nilai
demokratisasi, sivilisasi, penegakkan HAM, madanisasi, dan partisipasi
(singkatnya kedaulatan rakyat). Sementara, nilai-kesatuan sebagai faktor
penopang dan pemberi peluang nilai-nilai otokratisasi, militerisasi, etatisasi, dan
mobilisasi (singkatnya kedaulatan negara).
Sila ketiga ini (Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia)—dengan
demikian—lebih akan mengedepankan dan memprioritaskan NKRI sebagai
negara yang berjiwa civil society.
3.4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Di dalamnya terkandung makna bahwa NKRI menerapkan asas
kerakyatan; asas ini sebagai landasan penerapan kedaulatan rakyat; kedaulatan
rakyat ini sebagai basis demokrasi; dan prinsip-prinsip demokrasi itu bersifat
universal bagi bangsa-bangsa beradab di dunia. Sebagai negara demokrasi,
NKRI menerapkan prinsip-prinsip: (1) pembagian kekuasaan antarlembaga
negara, (2) pemilu yang bebas, (3) multi parpol, (4) pemerintahan mayoritas,
perlindungan minoritas, (5) pers yang bebas, (6) kontrol publik/sosial, (7) negara
untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, (8) dan seterusnya.
7Jadi, NKRI merupakan negara demokrasi yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat,
rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat
fisis/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani,
arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/
rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada
pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana).
Itu semua—negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasaprofesional—dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/
perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai negara
demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui
sistem musyawarah (government by discussion).
3.5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Di dalamnya terkandung makna keadilan-sosial (keadilan-socius) atau
pemerataan-bersama bagi seluruh-rakyat (atas dasar keadilan distributif), bukan
keadilan bagi segolongan/pemerintah/penguasa.
Dengan demikian—secara filsafat (hakikat)—kelima-sila tersebut
dipahami sebagai sistem-nilai-yang-mencakup/meliputi (satu kesatuan nilai
8Pancasila), yaitu bahwa Sila-1 melandasi Sila-sila ke-2, 3, 4, 5; Sila ke-2
melandasi Sila-sila ke-3, 4, 5; Sila ke-3 melandasi Sila-sila ke-4, 5; dan Sila ke-4
melandasi Sila ke-5. Sehingga, sebagai contoh, bila berbicara Demokrasi
Pancasila misalnya, maka dapat dipahami bahwa Sila ke-4 (negara demokrasi) itu
yang dilandasi oleh Sila ke-1 (norma agama), yang menjunjung tinggi Sila ke-2
(HAM, negara hukum, negara budaya), yang mengutamakan Sila ke-3 (persatuan
dan kesatuan bangsa), dan yang untuk kepentingan Sila ke-5 (keadilan sosial bagi
seluruh rakyat).
D. Penerapan/Implementasi di Era Reformasi
Hakikat (sila-sila Pancasila) dalam penerapannya (implementasinya)
pernah “disalahtafsirkan” di masa Orde Lama (berupa Trisila kemudian Ekasila),
“disepihaktafsirkan” di masa Orde Baru (P-4, asas tunggal Pancasila, referendum,
massa-mengambang), dan “direformasitafsirkan” (masih diproses oleh BP-MPR,
karenanya belum final, dan direncanakan akan dituntaskan pada Sidang Tahunan
MPR bulan Agustus 2002 pada agenda Perubahan-IV UUD 1945) di masa Era
Reformasi.
Atas dasar itu, tampak bagi kita bahwa pemahaman dan penerapan
Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dinamika global,
9dinamika nasional, dan dinamika lokal/daerah, yang pada akhirnya diarahkan
untuk kepentingan bangsa/nasional dan NKRI. Ini yang dimaksud dengan salah
satu makna reformasi-ideologis.
Namun demikian, proses reformasi itu dapat dipahami dari berbagai sudut
pandang (kacamata), yang salah satunya (kacamata filsafat-nilai Pancasila)
sebagaimana dilampirkan.

E. Daftar Pustaka
B u k u :
Astrid S. Susanto Sunario, 1999,
Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Duapuluh Satu, Jakarta: Ditjen Dikti
Depdikbud.
Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1996,
Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.
Mubyarto, 2000,
Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.
Notonagoro, 1974,
Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh.
M a k a l a h :
Astrid S. Susanto Sunario, 2000,
Pancasila (untuk Abad ke-21), Jakarta.
10Agus Widjojo, 2000,
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pertahanan, Jakarta.
----------------, 2000,
Ceramah Kepala Staf Teritorial TNI pada Penataran Dosen Pendidikan dan
Filsafat Pancasila tanggal 18 Oktober 2000, Jakarta.
A. Gunawan Setiardja, 2000,
Supremasi Hukum dalam Perspektif Pengembangan HAM, Jakarta.
A.T. Soegito, 1997,
Pokok-pokok materi: Sejarah Perjungan Bangsa Indonesia, Semarang.
---------, 1998,
Sejarah Indonesia Kontemporer sebagai Materi Pendidikan Pancasila (Analisis
Berbagai Permasalahannya), Bogor: Ditbinsarak Ditjen Dikti Depdikbud.
---------, 1999,
Nasionalisme Indonesia (Pengertian dan Perkembangannya), Jakarta.
---------, 2000,
Evaluasi Hasil Belajar Matakuliah Pendidikan Pancasila, Semarang: UPT MKU
Unnes.
---------, 2000,
Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sebagai Titik Tolak Memahami Asal Mula
Pancasila, Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
Koento Wibisono Siswomihardjo, 2000,
Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Jakarta.
---------, 2000,
Reposisi/Reorientasi Pendidikan Pancasila Menghadapi Tantangan Abad XXI,
Semarang: FKDP Jawa Tengah.
S. Budhisantoso, t.t.,
Bangkitnya Kembali Kesukubangsaan dalam Masyarakat Majemuk Indonesia,
t.k.
11---------, t.t.,
Kesukubangsaan dan Kebangsaan, t.k.
---------, t.t.,
Pancasila sebagai Paradigma dalam Pengembangan Kebudayaan Bangsa, t.k.
Sri Soemantri M., 2000,
Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hukum, Bandung.
Bumi Pasundan, 21 Juli 2002
12
Poskan Komentar