Rabu, 06 Juni 2012

Contoh Pokok Bahasan EKSEPSI


Pokok Bahasan: EKSEPSI
Eksepsi adalah penolakan/keberatan yg
disertai alasan-2nya bahwa srt dakwaan
dibuat tidak dengan cara yang benar, dan tdk
menyangkut hal tentang benar atau tidak
benarnya tindak pidana yg didakwakan.
Krn itu eksepsi bukan pembelaan
Eksepsi ¡V mendudukkan seorang PH
sebagai seorang korektor surat dakwaan

MACAM-MACAM EKSEPSI

Atas dasar amar putusan (pasal 156 ay 3):
1. Eksepsi pengadilan tdk berwenang mengadili
2. Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima
3. Eksepsi srt dakwaan batal/dibatalkan
Atas dasar Tujuan Eksepsi:
1. Utk menghambat /menghentikan sementara
perkara pidana: banyak jenisnya ¡V lihat
tampilan berikutnya
2. Untuk menghentikan perkara pidana seterusnya
¡V lihat tampilan berikut: banyak jenis-2nya.

A. Macam eksepsi berdasarkan tujuan:
menghentikan sementara perkara pidana
1. Eksepsi pengadilan tdk wenang
mengadili, ada macam-2 alasan, yakni:
a. tdk wenang, krn yang wenang ialah
pengadilan militer (kompetensi absolut,
ps 10 UU 4/2004 jo ps UU 31/97)
b. tdk wenang, krn yg wenang majelis
pengadilan koneksitas (ps 89)
c. tdk wenang, yg wenang PN lain
(kompetensi relatif, ps 84 KUHP) 3
2. Eksepsi ttg hal tdk jelasnya (obscuur
libel) Surat dakwaan, alasan-2nya al:
1. Menyebut/mengurai unsur-2 tp lain dari pasal
dakwaan
2. Salah satu unsur tp tdk dikorelasikan pada fakta yg
ada dlm peristiwa konkritnya
3. Uraian peristiwa tdk menggambarkan suatu tindak
pidana yg didakwakan, tapi justru menggabarkan
peristiwa perdata atau TUN
4. Salah satu atau beberapa unsur tp tidak disebut atau
tidak diuraikan dlm dakwaan
5. Konstruksi peristiwa yg didakwakan tidak jelas, baik
lokus, tempos, atau jalan perisitiwanya
6. Tdk menyebut pasal atau kualifikasi tp yang
didakwakan
7. Bentuk surat dakwaan yg tidak jelas, misalnya apakah
alternatif atau primer-subsider 4
3. Eksepsi srt dakwaan tdk memenuhi
syarat materiil atau formil (ps 143 ay 2)
ĆKadang eksepsi ini masuk eksepsi srt
dakwaan obscuur libel, akibat dari
penafsiran terhadap kata cermat, jelas dan
lengkap ps 183 ay 2
ĆSrt dakwaan obscuur libel dapat dicari
diluar ps 183 ay 2 (banyak sekali)
Ć Lihat arti cermat, jelas dan lengkap pada
pembicaraan yang lalu atau lihat pada
buku ajar 5
4. Eksepsi dgn alasan dlm perkra ini terdapat
pertentangan pra yudicial dgn perkara lain
Ć Alasan eksepsi ini berdasarkan ps 81 KUHP, ttg
schorsing penuntutan yang menunda berjalannya
tenggang waktu daluwarsa penuntutan pidana
Ć Dapat digunakan sebagai alasan eksepsi, karena
bila dua perkara yang saling berhubungan, dimana
putusan perkara yang sdg diperiksa lainnya sangat
berpengaruh terhadap kelanjutan perkara yang
diajukan eksepsi, maka perkara yang dipengaruhi
ini harus di schorsing penuntutannya, menunggu
pkr yg mempengaruhi itu diputus lebih dulu.
Ć Contoh: prkr pidana menggunakan srt palsu (263
ay 2) di schorsing menunggu prk pidana membuat
srt palsu (263 ay 1) diputus terlebih dulu 6
5. Alasan eksepsi: Surat Dakwaan
disusun atas BAP yang cacad hukum
Ć Surat dakwaan disusun atas dasar BA
Penyidikan yang diterima JPU dri Penyidik
Ć Jika ada cara dalam menjalankan penyidikan
yg tidak sesuai KUHAP, maka BAP yang
dihasilkan dri pekerjaan itu menjadi cacad
hukum. Maka keadaan ini dpt digunakan
sebagai alasan mengajukan eksepsi.
Ć Contoh: pemeriksaan terdakwa kejahatan yg
diancam pidana 15 th tdk didampingi PH
(melanggar ps 56). Lihat pts sela PN
Wonosari No. 22/Pid.B/2002/PN Wns yg
dikuatkan oleh PT Yogyakarta 7
B. Eksepsi yg bertujuan menghentikan
perkara pidana utk seterusnya
Ada beberapa alasan, al:
1. Perkara yg didakwakan bukan perkara pidana
2. Dlm hal tp aduan sedangkan pengaduan tidak
dimajukan, atau dimajukan oleh orang yg tidak berhak
3. Tindak pidana yang didakwakan tidak dapat lagi
dituntut, karena hal-hal al:
a. sudah diputus dgn putusan yg tetap (ps 76)
b. telah lampau waktu (ps 78)
c. pembuatnya bagi tp yg dpt diperiksa secara
absentia telah meninggal dunia
4. UU mengenai tp yg didakwakan belum berlaku atau
sudah tdk berlaku lagi pd saat tp diwujudkan
5. Bagi tp ekonomi (penyelundupan) telah diselesaikan
melalui lembaga schekking dgn membayar uang
denda yg ditetapkan 8
KERANGKA EKSEPSI al sbb:
1. Kepala: memuat judul / kepala ¡§ EKSEPSI¡¨
2. Pembuka: ditujukan pd majelis pemerika dll
yg sifatnya sbg pendahuluan
3. Isi Eksepsi: (a) objek keberatan (b) alasan
keberatan.
4. Penutup: (a) permintaan (b) tanggal
dibacakan eksepsi (d) nama & tanda
tangan PH
Catatan: Contoh eksepsi dapat anda pelajari
dalam buku ajar. 9
PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA/PN
Urut-urutannya:
1. Dibacakannya surat dakwaan;
2. Diajukan eksepsi, kemudian diajukan tanggapan
JPU
3. Putusan sela. Jika pts sela mengabulkan eksepsi,
persidangan terhenti
4. Jika putusan sela menolak eksepsi, sidang
dilanjutkan dgn pembuktian (memeriksa alat-alat
bukti, dimulai saksi korban), dan berakhir dengan
5. diajukan/dibacakannya srt tuntutan JPU
6. PH mengajukan pembelaan, jika ditanggapi JPU
(replik), PH bisa mengajukan duplik
7. Vonis hakim 10
SURAT TUNTUTAN (REQUISITOIR)
Ć adalah srt yang dibuat & diajukan jpu setelah
berakhirnya pemeriksaan alat-alat bukti di
persidangan yang memuat uraian ttg tp
dakwaan, fakta-fakta-2 yang didapat, analis
hukum terhadap fakta-fakta, dan pendapat jpu
tentang terbukti atau tidaknya tp dakwaan serta
permintaan pd majelis yg berisi tuntutan utk
menyatakan bersalah atau tidak bersalah yang
diikuti pemidanaan atau pembebasan terdakwa
Ć adalah puncak dri usaha pembuktian jpu
mengenai tindak pidana yg didakwakan 11
SRT TUNTUTAN: MAHKOTA JPU, BERISI:
1. Tindak pidana yang didakwakan
2. Fakta-2 yang diperoleh dari persidangan
3. Analis hukum terhadap fakta-2 yang
ditujukan (a) bentukan konsatruksi peristiwa
& (b) bentukan konstruksi hukum dalam
peristiwa
4. Pendapat jpu tentang terbukti ataukah tidak
tindak pidana yang didakwakan
5. Permintaan jpu pada majelis yg berisi
tuntutan terhadap terdakwa 12
FORMAT REQUISITOIR JPU:
1. Pendahuluan: identitas terdakwa, srt
dakwaan
2. Tentang fakta-2
3. Analis hukum terhadap fakta-2
4. Kesimpulan
5. Hal-hal yg memberatkan & yang
meringankan
6. Tuntutan Pidana 13
NOTA PEMBELAAN : MAHKOTA PH
Ć Adalah surat yg dibuat & dibacakan/diucapkan
PH/terdakwa dimuka sidang setelah requisitoir
dibacakan JPU yang isiny memuat pendapatnya
tentang tindak pidana yg didakwakan dengan
tujuan mempengaruhi pendapat hakim dalam
upaya hakim membentuk keyakinannya kearah
tidak terbuktinya tp dakwaan dan atau tidak
bersalahnya terdakwa atau setidak-tidaknya
meringankan kesalahan & beban
pertanggungjawaban pidana terdakwa
Ć Kewajiban moral dan profesi PH harus mencari
celah-celah hukum untuk tujuan tersebut. 14
Nota Pembelaan: pertaruhan
Profesionalisme PH, dapat dibuat secara
baik jika PH memenuhi syarat:
Ćmenguasai jalan perstiwanya dgn baik, jangan
asal-asalan (BAP, jalan sidang PN)
ĆMenguasai hukumnya (materiil & formil)
ĆPengalaman yg cukup
ĆCakap, intelgensia tinggi, tajam logikanya
(memiliki kemampuan analis hukum)
ĆMORAL yang baik, anti KKN (moral buruk
pasti mengandalkan SUAP yg tidak
memerlukan pembelaan yg baik) 15
SISTEMATIKA NOTA PEMBELAAN:
I. JUDUL:
Bisa ditulis PEMBELAAN atau kalimat apapun yg
menggambarkan harapan dan atau Isi pembelaan
II. PENDAHULUAN:
- pembukaan (penghargaan & harapan)
- identitas terdakwa, nomor perkara dsb
III. FAKTA-FAKTA:
- dgn sistematika urut-an persidangan
IV. PEMBAHASAN: 2 BAGIAN
1. Konstruksi peristiwanya: dri fakta-fakta disusun dlm bahasan
menjadi bentukan kejadian yg sebenarnya, kmd
menyimpulkan
2. Konstruksi hukumnya: menguraikan unsur2 tp dakwaan
sartu-satu dgn sistemtika tertentu, dibahas dgn mengujinya
pada fakta-2 berdasarkan hukum dan doktrin hukum &
jurisprodensi. Ketajaman analis hukum sangat menentukan.
Kmd menyimpulkan satu-satu unsur dan atau satu-2 dakwaan
V. KESIMPULAN & PERMINTAAN 16
REPILK JPU & DUPLIK PH
ĆREPLIK JPU: mempertahanan pedptnya dlm
srt tutuntan (lesan/terulis); bisa ditambah
pendapat baru jika ada hal baru dimunculkan
dlm pembelaan PH
ĆDUPLIK PH: mempertahankan pendapatnya
dlm pembelaan, dpt ditambah pendapat
/analis baru
17
PUTUSAN / VONIS: MAHKOTA HAKIM
Ć SYARAT-SYRATNYA : PSL 197; imperatif, TDK
MEMENUHI SYARAT ¡V BATAL DEMI HUKUM
Ć BGAMANA CARA MEMBUAT:
- memenuhi syarat (psl 197) & format umumnya ;
- baik buruknya isi putusan bergantung pada
banyak hal mengenai diri hakim (penguasaan
hukum & ilmu hukum, peristiwanya /fakta-2,
kemapuan analis hukum, intelgensia & MORAL)
18
FORMAT PUTUSAN:
I. KEPALA PUTUSAN:
- No putusan (tdk disebut dlm ps 197, dlm praktik
imperatif)
- kalimat: ¡§Demi Keadilan Yang Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa¡¨
II. BATANG TUBUH PUTUSAN:
- Bagian I: identitas terdakwa & Surat Dakwaan
- Bagian II: Pertimbangan-2 Hukum, memuat:
* menimbang dg isi tuntutan JPU
* menimbang dg mengutif isi pembelaan
* menimbang dgn mengutif fakta-2
* menimbang ttg tp dakwaan dgn merinci unsurunsurnya
(disini letak analisa hukumnya) 19
Lanjutan dri slide 19
Pertimbangan-2 lainnya jika diperlukan
Pertimbangan mengenai pendapat JPU dan PH (pembelaan)
Pertimbangan tuntutan JPU
Pertimbangan ttg terbukti atau tidaknya dakwaan
Pertimbangan hal-hal yg memberatkan & meringankan (jika menurut hakim
dakwaan terbukti)
Pertimbangan lain-lain, sebelum diktum pemidanaan al mengenai barang
bukti, penahanan dll
III. MEMUAT AMAR/DIKTUM: ada 2 amar, yakni:
1. amar mengenai terbukti tidaknya dakwaan JPU, berikut dipidana atau
tidakanya terdakwa
2. amar yg menyangkut hal pemidaan/atau tidaknya, yi:
- dipidana jika terbukti tanpa ada alasan peniadaan pemaaf atau pembenar
- dijatuhi tindakan bila dakwaan terbukti terhadap anak 8 ¡V 18 th
- pelepasan dri tuntutan hukum jka dakwaan terbukti tapi ada alasan pemaaf
atau pembenar
- pembebasan jika dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
IV. PENUTUP:
- Tanggal dan hari musyawarah & dibacakannya vonis; nama-susunan majelis,
nama panitera, JPU dan PH yang hadir dan menyebut kehadiran terdakwa;
dan dibacakan disidang yg terbuka untuk umum, dan tanda tangan ketua
dan hakim anggota. 20
PEMBUKTIAN
Ć Sdt bahasa, adalah kegiatan dengan cara tertentu
membuktikan tentang kebenaran/ keberadaan
sesuatu yang menghasilkan kebenaran yang
sesungguhnya dan dapat diterima akal pada
umumnya manusia.
Ć Sdt hukum, ada arti luas dan sempit, yi:
Ć Luas: seluruh kegiatan persidangan (sejak
dibacakan srt dakwaan s/d dibacakan vonis) yang
kegiatannya: menggali fakta, mengola &
menganalisa fakta atas dasar hukum & doktrin
hukum yang dilakukan Majelis, JPU & PH).
Ć Sempit, dapat dilihat dari 3 pihak, JPU, PH &
Majelis Hakim 21
Lanjutan dari slide 21
Pembuktian dlm arti sempit:
1. Sudut JPU: kegiatan membuktikan oleh JPU melalui alat-2 bukti dgn
cara-2 tertentu menurut UU diarahkan pada (1) terbuktnya tindak
pidana yg didakwakan untuk (2) mempengaruhi pembentukan
keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa bersalah
melakukannya, yang diakhiri dan diolah dalam srt tuntutan
2. Sudut PH: kegiatan membuktikan dgn menggunakan alat-2 bukti dgn
cara-2 tertentu menurut UU yg diarahkan pada (1) tidk terbuktinya
tindak pidana dakwaan dan (2) tdk terbentuknya keyakinkan hakim
tentng terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa, dan (4) atau
menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya perbuatan
terdakwa dan setidaknya dapt meringnkan kesalahan dan beban
pertnggugjawaban pidana terdakwa. Proses pembuktian PH ini
diwujdukan dalam pembelan.
3. Sudut hakim: krn fungsinya, hakim membuktikan dgn menggunkan
alat-2 bukti menurut cara-2 tertentu , melakukan penggalian fakta-2
dan menganalisanya melalui pertimbangan-2 hukumnya dalam usaha
untuk menarik keyakinannya tentang terbukti tidaknya (1) tindak
pidana dakwaan, (2) terdakwa melakukan atau tidak melakukan, guna
apabila terbentuk keyakinannya tentng kesalahan terdakwa untuk
menjtuhkan pidana. Penganalisaan ini dituangkan dalam vonis.
22
SIAPA YG HARUS MEMBUKTIKAN?
Ć Berdasarkan prinsip pembuktian: pihak yang
mendakwa (JPU) wajib membuktikan dakwaannya.
Krn itu JPU yg wajib mengajukan alat-2 bukti
menganlisa dlm requisitoir
Ć Namun begitu, terdakwa berhak pula membuktikan
sebaliknya dgn berhak pula mengajukan alat-2
buktinya (a decharge) menganilsanya dlm pledooi
Ć Hakim juga melakukan pembuktian dgn
menggunakan alat-2 bukti baik yg diajukan jpu
maupun PH, mengnalisanya dlm vonis
23
Apa yang harus dibuktikan?
Ć Bagi JPU: tindak pidana dakwaan, dgn mengurai
unsur-2nya, setiap unsur dibuktikan dgn
mencocokannya pada fakta-fakta yang diperoleh
dlm sidang
Ć Bagi PH, membuktikan sebaliknya, membuktikan
adanya faktor yg dpt menghapuskan kesalahan
atau sifat melawan hukum perbuatan atau hal yang
meringankan pertanggungjawawaban pidana
Ć Hakim krn fungsinya sebagai pemutus, juga
melakukan pembuktian tindak pidana dakwaan dgn
merinci unsur-2nya dan mengambil kesimpulan
(diktum) tentng terbukti atau tidak tp dakwaan 24
Apa yang diperiksa dlm kegiatan pembuktian?
ĆAdalah alat-alat bukti, & bisa barang bukti
keadaan setempat (pemeriksaana setempat)
ĆFungsi barang bukti, bg hakim: memperkut,
bisa menentukan keyakinan atau sebaliknya
ĆBagi JPU: sebgai fakta hukum yg menjadi
bahan analisa memperkuat pembuktian yg
diarahkan terbentuknya keyakinan hakim
ĆBagi PH sebaliknya, sebagai fakta hukum yg
diarahkan untuk mempengaruhi tidak
terbentuknya keyakinan hakim 25
UPAYA HUKUM
Ć Psl 1 angka 12 ada 4 upaya hukum:
1. Perlawanan:
a, oleh JPU terhadap srt penetapan PN
yg tdk berwenang mengadili (149 jo 148)
b. oleh JPU terhadap putusan sela yg
menerima eksepsi PH (156 ay 3)
c. oleh terdakwa/PH terhadap putusan sela yg
menolak eksepsi (156 ay 4,5)
d. oleh Terdakwa/kuasanya terhdp putusan
tanpa hadir terdakwa dlm perkara LL yg
mempidana hilang kemerdekaan (214 ay 4)
26
Lanjutan dri upaya hukum (slide 26)
2. Banding:
1. Oleh JPU: terhadap putusan PN menurut ps 67 (233 ay 1)
2. Oleh terdakwa/PH menurut ps 67 (233 ay 1
3. Kasasi:
1. Kasasi biasa, ada 3:
- terdakwa/PH trhdp putusan lain MA yg terkahir
menurut ps 244
- JPU terhdp putusan terakhir selain MA
berdsrkan ps 244
- JPU trhdp putusan PN amar pembebasan
tidak murni (praktik)
2. Kasasi Luar bIasa; hanya oleh JAGUNG berdasrkan
kepentingn hukum (ps 259)
4. Peninjauan Kembali (PK) oleh terpidana/ahli warisnya
(263) 27
BGM MENYUSUN MEMORIE PERLAWANAN?
Ć Bagian 1: Isi srt dakwaan
Ć Bagian 2: Nyatakan ttg isi eksepsi
Ć Bagian 3: Isi putusan sela yang menolak/
mengabulkan eksepsi
Ć Bagian 4: Nyatakan secara tegas ttg keberatan
atas putusan sela, yang dilanjutkan dgn dasar-2
dan alasan keberatan
Ć Bagian 5: Kesimpulan & Permintaan
Catatan: Contoh bisa di baca pada Buku wajib
28
BANDING
Ć PRINSIP UMUM BANDING: semua putusan akhir PN yg
bukan pembebasan & lepas dri tuntutan hukum mengenai
masalah kurang tepatnya penerapan hukum dpt di
banding
Ć Kecuali:
1. Pemidanaan selain hilang kemerdkaan dlm perkara
pelanggaran LLJ (67)
2. Putusan pembebasan PN dpt dijukan kasasi (praktik), ada
3 dasar:
a. Penafsiran psl 67. Tidak kuat.
b. Yurisprodensi MA (No. 275/Pid./1983:29-12-83) kasus
Natelegawa yg diputus PN bebas.
c. Lampiran Kpts Menkeh No. M-14 PW 07.03 th 1983:
Isinya (a) prinsip bebas tdk boleh dibanding; (2) kecuali
dlm hal-2 tertentu berdasarkan sikon demi kepentingan
hukum, keadilan & kebenaran, pts bebas dpt di kasasi; (3)
keadaan khusus itu akan didasarkan pd yurisprodensi
29
Bedasarkan ps 67, ada putusan lepas dr
tuntutan hukum:
1. Lps dr ttnt hukum yg menyangkut kurang
tepatnya penerapan hukum. Maksudnya:
putusan lepas yang didasarkan pd alasan
pembebasan yg tdk murni. Tdk dpt
dibanding, dlm praktik dpt di kasasi.
2. Lps dr ttnt hk yg menyangkut tepatnya
penerapan hk: dapat di banding
Ć Tdk ada penjelasan mengenai istilah
kurang tepatnya penerapan hukum. 30
Putusan lepas dr tuntutan hukum, bila:
1. Ps 191 (2): prbt terbukti, tapi tdk merupakan
tindak pidana.
2. Doktrin: tindak pidana dakwaan terbukti tapi ada
alasan peniadaan pidana
3. MA: ada 2 bagian unsur tp. Satu merupakan
bagian esensial, dan bagian kedua unsur ttg
keadaan yg meliputi pebuatan yg merupakan
syarat tp yg dimuat dlm bagian umum KUHP &
asas-2 umum hukum pidana. Bila unsur bagian
pertama terbukti, sdgkan bagian kedua ini tdk
terbukti, maka dijatuhi lepas dr tuntutan hukum.
Kesimpulan: arti kurang tepatnya penerapan hukum,
adalah salah dalam alasan/dasar amar putusan
31
ALASAN KEBERATAN DLM MEMORIE BANDING:
ĆAlasan dlm eksepsi dpt dikemukakan
kembali dlm memorie banding
ĆKeberatan hal-hal yg bersifat prosesuil
ĆKeberatan hal yg berhubungan dgn faktafakta
ĆKeberatan ttg penilaian hakim atas fakta atau
hasil pembuktian
ĆKeberatan mengenai penerapan hukumnya
32
Bgm cara membuat memorie banding?
Sistematika memorie banding:
1. Pembukaan: tempat, tgl, identitas, no.
perkara
2. Pendahuluan: tp dakwaan, tuntutan,
pembelaan dan amar putusan
3. Isi Pokok: hal-hal (objek) keberatan &
alasan keberatan. Ini yg terpenting
4. Kesimpulan & permintaan
5. Penutup: harapan-2, tnda tangan pemohon
Ć Contoh, lihat di buku wajib 33
KASASI BIASA
Ć Alasan dasar kasasi, semua putusan akhir lain dr MA
yg bukan pembebasan dpt diajukan kasasi (ps 244)
Ć Dalam praktik putusan bebas tidak murni PN dapat
diajukan kasasi
Ć Dlm doktrin dikenal putusan bebas murni & bebas tdk
murni.
Ć 2 alasan Pts bebas tidak murni:
1. Doktrin: amar bebas yg sesungguhnya didasarkan pd
alasan pelepasan dr tuntutan hukum;
2. Praktik: amar pembebasan yg didasarkan pd
kekeliruan penafsiran mengenai sebutan tindak
pidana yg didakwakan bukan didasarkan pada tidak
terbuktinya tindak pidana 34
SYARAT MENGAJAUKAN KASASI:
1. Syarat formil:
a. Watunya: 14 hari sejak menerima
pemberitahuan vonis yg hendak di kasasi, telah
menandatangani pernyataan kasasi
b. dalam waktu 14 hari sejak menyatakan kasasi
wajib menyerahkan memorie kasasi melalui
kantor kepaniteraan PN setempat
2. Syarat materiil: agar dikabulkan, maka alasan
keberatan hrs merupakan alasan keberatan
mengenai hukumnya, bkn alasan mengenai
pembuktian/penilaian pembuktian
35
Apa yg dimaksud dgn alasan mengenai hukum?
Ć Psl 253, ada 3 alasan (sesungguhnya 4) yi:
1. Ada hukum yg seharusnya diterapkan tapi tdk
diterapkan oleh Judex factie
2. Judex factie telah menerapkan hukum, tapi tidak
sebagaimana mestinya
3. Judex factie telah menjalankan proses
pengadilan yg menyalahi hukum
4. Judex factie dlm mengadili telah melampaui
wewenangnya
Ć Dlm 4 alasan keberatan hukum tsb banyak dapat
ditemukan macam isinya yg hrs dicari pemohon
36
BAGAIMANA CARA MEMBUAT MEMORIE KASASI?
Ć SISTEMATIKA MEMORIE KASASI
1. Kepala Surat: tgl, No. & lembaga yg dituju (Ketua
MA melalui Kantor Kepaniteraan PN setempat)
2. Pendahuluan: pembukaan, identitas pemohon,
maksud surat, lukisan prosedur singkat
penanganan perkara, dan pernyataan secara
tegas menolak putusan & mengajukan kasasi
3. Isi Memorie: (1) bidang/hal keberatan apa; (2)
alasan-2 hukum keberatan (3) permintaan
4. Penutup: permintaan, harapan-2, nama & tanda
tangan pemohon
Ć Contoh, harap dibaca di buku wajib 37
KASASI LUAR BIASA/KEPENTINGAN H
Ć Ps 259:
1. Diajukan terhdp putusan selain MA yg sdh
berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa
Agung
2. Hanya diajukan 1 kali
3. Putusan MA tdk boleh merugikan pihak yg
berkepentingan (tdk dijelaskan UU, yg jelas
terpidana/terdakwa, Jpu yg mewakili
negara atau pihak ketiga yg beritikad baik)
39
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
Ć Diajukan trhdp putusan yg telah mempunyai
kekuatan hukum tetap
Ć Alasannya:
1. Ada keadaan baru yg menimbulkan dugaan kuat,
bahwa jika keadaan itu sdh diketahui pd waktu
sidang hasilnya akan berupa: -pembebasan,
lepas dr tt h, tutnutan JPU tdk dpt diterima, terhdp
perkara itu diterapkan ketentuan pidana lain
2. Ada pelbagai putusan terdpt pernytaan bhwa
sesuatu tlh terbukti, akan tetapi hal atau keadaan
sebagai dasar & alasan putusan yg dinyatakan
terbukti itu bertentangan satu dg yg lain
3. Dlm putusan itu secara jelas memperlihatkan
suatu kekhilafan hakim/kekeliruan nyata 39
Prosedure pengajauan PK
1. Diajukan ke MA melalui kantor kepaniteraan PN
setempat, yg hrs disertai dgn memorie PK yg
memuat alasan-2 PK
2. Ketua PN menunjuk hakim yg bkn pemutus
pertama utk memeriksa ttg syarat-syarat
permohonan pk
3. Hakim menyidangkan yg dihadiri JPU dan
pemohon dan dibuatkan BAP dan BA pendapat
yg ditandatangani hakim & panitera sidang
4. Ketua PN mengirim berkas ke MA yg tindasannya
ke JPU, pemohon & ke ketua PT bila yg di PK
putusan banding. 40
Poskan Komentar