Kamis, 07 Juni 2012

ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

ALAT BUKTI PENGAKUAN
DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Eman Suparman
I. Pendahuluan
Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya,
walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Benar tidaknya
sesuatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada hasilpembuktian
yang dilakukan para pihak di persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari di
dalam hukum acara perdata sifatnya relatif.
Pembuktian dalam arti yuridis tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran
yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan,
kesaksian, atau surat-surat, yang diajukan para pihak yang bersengketa kemungkinan
tidak benar, palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara
yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima kedua
belah pihak.
Berkaitan dengan masalah pembuktian ini, Sudikno Mertokusumo,
mengemukakan antara lain:
"...Pada hakikatnya membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi
dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan
guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak
di persidangan....”
2. Memberikan dasar yang cukup kepada hakim berarti memberikan landasan
yang benar bagi kesimpulan yang kelak akan diambil oleh hakim setelah
keseluruhan proses pemeriksaan selesai. Maka putusan yang akan dijatuhkan oleh
hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi.
Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang
diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan
1. Lektor Kepala Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Unpad Bandung.
2. R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:Liberty, 1985, halaman
107.2
oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu
baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan
hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang
terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.
Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap selesai dan para
pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya.
Putusan yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif
putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan dapat diterima
tidak hanya oleh penggugat akan atetapi juga oleh tergugat.
Putusan pengadilan semacam itu penting sekali, terutama demi pembinaan
kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh karena itu hakim dalam
menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya kelak seberapa
mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang
yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.
Apabila harapan itu terpenuhi, maka dapat diketahui dari indikatornya antara
lain masing-masing pihak menerima putusan tersebut dengan senang hati dan tidak
menggunakan upaya hukum selanjutnya (banding maupun kasasi). Seandainya
mereka masih menggunakan upaya-upaya hukum banding dan kasasi, itu berarti
mereka masih belum dapat menerima putusan tersebut secara suka rela sepenuhnya.
Digunakannya hak-hak para pihak berupa upaya hukum banding dan kasasi,
bukan berarti bahwa putusan peradilan tingkat pertama itu keliru. Secara yuridis,
setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan
yang lebih tinggi (asas res judicata pro veritate habetur). Ketentuan ini
dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran
peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan
sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa
dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara
para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.
Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam proses perkara perdata di
persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para3
pihak yang bersangkutan. Untuk merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh
mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi
seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya
ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk
diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh
hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.
3. Hakim dalam mengadili sengketa, hanya memeriksa apa yang ditemukan
para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau bantahannya. Inisiatif
beracara datangnya dari para pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mempunyai
kebebasan untuk menilai sejauhmana yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Akan
tetapi sudah barang tentu hakim tidak semata-mata bergantung kepada apa yang
dikemukakan para pihak, akan tetapi hakim mempunyai kewajiban untuk menilai
sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa yang dikemukakan para
pihak tersebut akan dapat membentu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam
menjatuhkan putusannya.
II. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata
Peradilan memiliki fungsi yang cukup penting di dalam masyarakat.
Fungsi tersebut antara lain dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa atau
perselisihan yang timbul akibat benturan kepentingan anggota masyarakat satu sama
lain. Oleh karena itu eksistensi perangkat hukum acara perdata yang memadai
sesuai perkembangan masyarakat dengan segala macam kompleksitasnya sangat
diperlukan.
Adalah suatu kenyataan bahwa hukum acara perdata positip yang dinyatakan
secara resmi berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
19 Tahun 1964 dan Nomor 3 tahun 1965 adalah "het Herziene Indonesisch Reglement
(HIR)"
3. untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura
4. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.
S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44. Lihat R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata
Indonesia. Yogyakarta:Liberty, 1985, halaman 7.4
diberlakukan “Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)".
5. Kecuali dua ketentuan di
atas, Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
memuat juga beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Selebihnya peraturan
hukum acara perdata tersebar pula di laman BW, WvK, dan Peraturan Kepailitan.
Keseluruhan ketentuan hukum acara perdata tersebut merupakan suatu
sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Salah satu dari sub sistem itu adalah sub
sistem pembuktian. Untuk lebih memahami tentang sistem hukum acara perdata
tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan sistem
itu sendiri.
R. Subekti mengemukakan, bahwa sistem adalah suatu susunan yang teratur
yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu
sama lain saling kait-mengkait, dan tidak boleh terjadi suatu tumpang tindih antara
bagian-bagian itu dan tersusun menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai
tujuan.
6
Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang di
dalamnya tidak dikehendaki adanya pertentangan. Apabila ternyata terjadi suatu
pertentangan maka akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Sebagai
suatu sistem, hukum juga memiliki sub-sub sistem di dalamnya, masing-masing
sub sistem itu saling membantu untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat
di dalamnya.
Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem bertujuan untuk
menyelesaikan pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh
karena itu maka sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan tentang
pembuktian yang tersusun secara teratur yang satu sama lain saling kait mengkait,
dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti tidaknya suatu peristiwa tertentu
yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan.5. S. 1927 Nomor 227. Ibid., halaman 7.6
Lihat Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung:
Alumni,1983, halaman 15.5
Di dalam hukum acara perdata dikenal beberapa sistem beracara yaitu
sebagai berikut:
A. Sistem beracara secara langsung dan tidak langsung
Sistem beracara secara langsung artinya para pihak langsung menghadap
sendiri di persidangan tanpa mewakilkan kepada kuasa atau pengacara. Di dalam
sistem semacam ini hakim langsung berhadapan dan mendengar pihak-pihak itu
sendiri. Oleh karena itu hakim akan dapat memperoleh keterangan-keterangan
secara langsung, sebab para pihak menghadap sendiri di persidangan.
Para pihak yang bersengketa secara langsung pula akan membuktikan
kebenaran dalil-dalil yang mereka kemukakan, baik dengan mengajukan suratsurat, saksi-saksi, pengakuan, maupun sumpah. Jadi hakim dapat melakukan
pengawasan secara langsung kepada para pihak, sehingga kemungkinan para pihak
untuk mengemukakan sesuatu yang tidak benar sedapat mungkin akan diminimalkan.
Hal ini disebabkan hakim dapat mengetahui keadaan para pihak yang berperkara
atau para saksi yang memberikan keterangan.
Sedangkan sistem beracara secara tidak langsung adalah suatu sistem yang
para pihak bersengketanya mewakilkan kepada kuasa atau pengacara. Konsekuensi
logis dari sistem ini antara lain para pihak tidak langsung berhadapan dengan hakim
yang memeriksa sengketa mereka. Pemeriksaan perkara dalam sistem ini
berlangsung secara tertulis. Akibatnya di dalam sistem ini hakim mencari kebenaran
peristiwa itu melalui kuasa atau pengacara para pihak.
Sistem tidak langsung ini mengandung cukup risiko, terutama bagi pihakpihak yang diwakili. Ini disebabkan antara lain karena pada dasarnya seorang kuasa
atau pengacara acapkali kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara
terinci. Oleh karena itu para kuasa atau pengacara umumnya hanya akan
menyampaikan sesuatu berdasarkan pada keterangan yang mereka peroleh atau
ketahui dari para pihak yang bersangkutan.
Dalam kaitan dengan sistem beracara secara tidak langsung di atas, Wirjono
Prodjodikoro, mengemukakan, antara lain sebagai berikut:6
"... bahwa dengan adanya wakil dari pihak-pihak yang berperkara, hakim tidak
dapat berhadapan langsung dengan orang-orang yang berkepentingan sendiri. Ini
[mungkin] mengakibatkan bahwa hakim tidak mendapat kesempatan untuk
merasakan betul kebutuhan orang-orang itu...".
7
Akan tetapi sistem beracara secara tidak langsung juga tidak kaku. Oleh
karena berdasarkan pada asas kebebasan hakim, apabila hakim menganggap perlu
dapat memanggil pihak-pihak yang langsung berkepentingan untuk menghadap di
depan sidang guna didengar keterangannya, meskipun yang bersangkutan telah
diwakili oleh seorang pengacara.
Di dalam proses pembuktian, beracara secara tidak langsung ini juga dapat
merugikan. Umpamanya saja jika pembelaan yang dikemukakan oleh kuasaatau
pengacara justru tidak membantu hakim untuk menemukan kebenaran peristiwanya.
Lebih-lebih lagi jika pengacara atau kuasanya itu bukan seorang ahli hukum. Apabila
demikian adanya maka tidak jarang justru yang terjadi adalah kesulitan bagi hakim
untuk menemukan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Padahal tujuan berperkara
dengan menggunakan kuasa atau pengacara sesungguhnya agar hakim dapat dibantu
dalam rangka menemukan hukum yang tepat, sehingga memudahkan hakim untuk
mengambil keputusan yang adil dan benar.
B. Sistem Pemeriksaan Perkara dalam Ruang Sidang
Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan
dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu pun harus
dinyatakan terbuka untuk umum,
8
kecuali undang-undang melarangnya. Sifat
terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak, namun ada
pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan
alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya.
9
7
R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumurbandung, 1978,
hlm. 30.
8
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1970.
9
Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970, dan pasal 29 Reglement op de Rechterlijke
Organisatie in het beleid der Justitie in Indonnesie (RO) S. 1847 Nomor 23. Lihat Sudikno
Mertokusumo, Hukum Acara... Op. cit., halaman 99.7
Jika demikian maka pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan pintu
tertutup. Ketentuan terbukanya sidang untuk umum itu antara lain dimaksudkan
untuk menjaga objektivitas pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Sistem itu
sesungguhnya dapat mengakibatkan lambatnya proses pemeriksaan perkara di
persidangan. Keterlambatan itu sangat mungkin terjadi disebabkan oleh berbagai
faktor. Dapat terjadi karena adanya oknum hakim atau para pihak sendiri yang
karena si kapnya kemudian berakibat proses pemenyelesaian perkara menjadi
lambat. Hal itu dapat terjadi oleh karena semua kegiatan, seperti: mengajukan
gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan
sebagainya, semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang yang
khusus diadakan untuk itu. Kenyataannya hal itu sulit untuk dapat dilaksanakan
dalam waktu yang relatif singkat.
Pada kesempatan sidang pertama, hakim akan menawarkan dan memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk berdamai.
10
Apabila usaha perdamaian itu
berhasil, maka hakim akan menjatuhkan putusannya (acte van vergelijk), yang isinya
menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat
antara mereka.
11
Akte tersebut memiliki kekuatan seperti putusan hakim biasa.
Akibatnya maka akte tersebut berlaku sebagai penyelesaian perselisihan.
Sebaliknya jika keadaannya malah berlarut-larut, ditambah lagi kedua belah
pihak menunjukkan kesan seolah-olah tidak beriktikad baik, maka akan
memperlambat proses pemeriksaan sengketa. Akibat dari keadaan tersebut tidak
jarang malahan setelah diupayakan berkali-kali untuk berdamai, ternyata perdamaian
pun tidak berhasil. Apabila pada kesempatan sidang pertama kedua belah pihak tidak
mau berdamai, maka perkaranya akan mulai diperiksa. Pada saat itu juga kepada
penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya. Setelah itu,
tergugat dapat meminta waktu untuk mempelajari gugatan dan memberikan
jawabannya pada kesempatan sidang berikutnya. Sidang dapat tertunda atau sengaja
10
Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg. Lihat pula pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974. Bandingkan Sudikno
Mertokusumo, Op. cit,. halaman 84; Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1995, halaman 35-37.
11
Sudikno Mertokusumo, Op. cit., halaman 84.8
diundur jika salah satu dari para pihak atau bahkan hakimnya sendiri berhalangan
hadir pada kesempatan hari sidang yang telah ditentukan.
Perancis adalah salah satu negara yang dikenal memiliki manajemen
pengadilan yang relatif baik, sehingga kelambatan jalannya persidangan pengadilan
dapat dikurangi. Caranya antara lain dengan menunjuk seorang hakim yang sebelum
perkara disidangkan diberi tugas khusus mengumpulkan gugatan-gugatan, jawaban
gugatan, replik, duplik, memeriksa surat-surat bukti, dan saksi-saksi kalau
diperlukan, dan sebagainya.
12
Menurut sistem tersebut perkara-perkara perdata tidak langsung disidangkan,
melainkan diproses terlebih dahulu oleh seorang hakim yang ditunjuk untuk itu.
Setelah segala sesuatunya dianggap rampung, maka hakim ini menyatakan bahwa
pemeriksaan telah selesai, lalu mengirimkan berkasnya kepada ketua majelis yang
akan menyidangkannya.
13
Semua pekerjaan itu dilakukan oleh hakim tersebut di
dalam ruang kerjanya dengan dibantu oleh seorang panitera, sudah tentu dengan
batas waktu maksimum yang ditetapkan oleh hakim itu sendiri demi kecepatan
persidangan.
Akan tetapi dalam visi L.O. Siahaan, tampak ada kehawatiran jika sistem di
Perancis diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia. Menurutnya, kita harus
berfikir dua kali, oleh karena bahayanya dari sistem tersebut adalah bahwa hakimhakim dapat menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan jalan
memanipulasi perkara-perkara yang bersangkutan.
14
Kebebasan yang diberikan kepada seseorang hakim untuk mengolah perkara
tersebut sebelum sampai ke persidangan, justru dapat menciptakan peluang untuk
mengulur waktu serta mempermainkan para pihak supaya maksudnya tercapai.
Akibat yang akan terjadi malahan sebaliknya, yaitu bukan semakin cepat, melainkan
semakin lambat dan bertele-tele, sehingga kemungkinan akan membosankan dan
menjengkelkan pihak-pihak yang berperkara.
12
Lintong Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita.Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1981, halaman 36.
13
Op. Cit., halaman 36.
14
Loc. Cit., halaman 37.9
Atas dasar pertimbangan baik dan buruknya sistem yang dianut di Perancis
tersebut, maka seyogianya dipertimbangkan lebih matang lagi untuk meniru sistem
tersebut. Yang paling baik bagi keadaan di Indonesia adalah menyerahkan kepada
kebijaksanaan hakim untuk menentukan tentang apa dan bagaimana yang menurut
pertimbangannya dapat mempercepat proses pemeriksaan.
Sebagai contoh umpamanya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan
jawaban gugatan, replik, duplik, dan penyerahan bukti-bukti surat saja yang dapat
disidangkan dalam ruang kerja para hakim yang memeriksa perkara yang
bersangkutan. Sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, alat-alat bukti, serta putusannya
sendiri haruslah dalam suatu sidang yang khusus ditentukan untuk itu.
Apabila sistem yang demikian itu yang dianut, maka hakim tidak mudah
untuk dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Hal
itu kiranya dapat menjadi salah satu usaha untuk merealisasikan cita-cita peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana dituangkan dalam pasal 4
ayat (1) Undang-undang Nomor14 tahun 1970.
C. Sistem Peradilan dua Tingkat
Sistem peradilan dua tingkat adalah sistem yang terdiri atas pengadilan
negeri sebagai pengadilan tingkat pertama (original jurisdiction) dan pengadilan
tinggi sebagai pengadilan tingkat banding (appellate jurisdiction).
Pada tingkat pertama, pengadilan negeri menerima surat gugatan,
mendamaikan, menerima jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa alat-alat bukti,
dan menjatuhkan putusan.Pengadilan tingkat pertama ini disebut juga sebagai
pengadilan judex factie karena berurusan dengan fakta-fakta. Sedangkan pada
pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua dan terakhir, perkara diperiksa
secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun segi hukumnya. Pemeriksaan
ulang tersebut dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama. Permohonan pemeriksaan ulang dapat dimintakan baik
oleh pihak yang kalah maupun oleh pihak yang dimenangkan. Akan tetapi biasanya
yang menggunakan upaya hukum banding sebagai upaya pemeriksaan ulangan adalah
pihak yang dikalahkan dipersidangan. Namun bukan sesuatu yang tidak mungkin10
bahwa pihak yang dimenangkan pun masih menggunakan upaya hukum banding.
Biasanya pihak yang sudah menang akan menggunakan upaya hukum banding,
manakala tuntutannya tidak dikabulkan semua. Upaya banding dapat juga dilakukan
oleh pihak yang sudah dimenangkan apabila putusan pengadilan tingkat pertama
dirasakan sebagai kurang adil.
Sistem banding ini dalam praktiknya memang tidak digunakan untuk semua
jenis dan nilai gugatan perkara perdata. Hal itu didasarkan pada berbagai
pertimbangan, sebab dapat dibayangkan jika semua jenis perkara dan nilai gugatan
dapat diajukan permohonan bandingnya, maka akan terjadi tumpukan perkara
perdata pada pengadilan tinggi. Akibatnya pemeriksaan perkara perdata akan
menjadi lambat. Bahkan tidak mustahil terjadi suatu perkara perdata dengan nilai
gugat relatif kecil akan tetapi memakan waktu bertahun-tahun untuk dapat
memperoleh kekuatan hukum yang pasti, karena perkara tersebut terus dimintakan
uapaya hukum kasasi hingga Mahkamah Agung.
Untuk menghindari hal-hal seperti tersebut di atas, tepat kiranya apa yang
dikemukakan oleh Lintong Siahaan, bahwa menggunakan sistem yang memberikan
wewenang kepada pengadilan tingkat pertama untuk memutus dalam tingkat terakhir
atas perkara-perkara perdata yang nilai gugatnya relatif kecil. Hal itu akan sangat
bermanfaat untuk mempercepat jalannya persidangan. Di samping itu, mengingat
upaya hukum banding itu bertujuan untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih
menguntungkan, maka upaya hukum banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak
yang dimenangkan. Adalah seyogianya jika banding hanya diperuntukan bagi pihak
yang yang dikalahkan atau merasa dirugikan.
Berkaitan dengan hal di atas, terdapat putusan Mahkamah Agung1 yang
menyatakan bahwa: "...permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan
pengadilan negeri yang merugikan pihak yang naik banding, jadi tidak ditujukan
pada putusan pengadilan negeri yang menguntungkan baginya...".
15
Walaupun terdapat penegasan di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut,
akan tetapi kenyataan acapkali berbeda. Tidak jarang justeru upaya hukum banding
15
Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1975 Nomor 281K/Sip/1973; di dalam
Rangkuman Yurisprudensi II. 1977, halaman 250.11
sengaja dipergunakan oleh pihak-pihak yang dikalahkan, terutama yang beriktikad
buruk, sebagai senjata untuk memperlambat proses kekalahannya. Lebih jauh lagi
sikap semacam itu sengaja diciptakan agar yang bersangkutan (pihak yang telah
dikalahkan pada tingkat pertama), tetap dapat menikmati benda-benda sengketa
hingga memperoleh keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
Tidak memberikan kesempatan naik banding terhadap perkara-perkara yang
nilai gugatnya relatif kecil, bukan berarti tidak memberikan keadilan kepada pihak
yang kecil. Namun didasarkan pada pertimbangan risiko dan efisiensi. Artinya risiko
sebagai akibat kesalahan putusan yang mungkin timbul dalam perkara yang nilai
gugatnya relatif kecil, juga akan lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko
penguluran waktu jika yang bersangkutan melakukan banding. Demikian pula
halnya dengan efisiensi atau penghematan biaya untuk berperkara pada tingkat
banding. Boleh jadi malah biaya perkara untuk mengajukan banding akan lebih
besar jika dibandingkan dengan besarnya nilai gugat. Itu berarti berperkara dengan
nilai gugat kecil tetapi menggunakan upaya hukum banding, dari segi biaya perkara
sama sekali tidak efisien.
Mahkamah Agung, selain sebagai peradilan kasasi, dalam sistem peradilan
dua tingkat MA juga sebagai peradilan tertinggi negara untuk semua jenis peradilan.
Sebagai peradilan kasasi, tugasnya antara lain membina keseragaman dalam
penerapan hukum. Hal itu berarti menjaga agar semua hukum dan perundangundangan di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Berkenaan
dengan hal ini R. Subekti mengemukakan antara lain:
16
"...Sistem kasasi adalah baik untuk negara kita yang merupakan negara
kesatuan, namun harus kita perhatikan juga bahwa sistem tersebut memerlukan garis
yang panjang untuk mencapai putusan pengadilan yang pasti (kekuatan hukum yang
mutlak...".
Suatu putusan dikategorkan sebagai telah mempunyai kekuatan hukum yang
pasti apabila terhadap putusan tersebut tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Sifat
putusan demikian dapat saja dimiliki, baik oleh putusan pengadilan negeri maupun
16
R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bandung:
Alumni, 1978, halaman 124.12
putusan pengadilan tinggi. Sedangkan setiap putusan Mahkamah Agung telah
memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Apabila para pihak dalam suatu perkara menerima putusan pengadilan negeri
atau pengadilan tinggi, dengan kata lain mereka tidak menggunakan upaya hukum
banding maupun kasasi, berarti putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi
itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terhadap putusan semacam itu tidak
dapat dilakukan upaya hukum biasa, kecuali upaya hukum luar biasa yaitu
peninjauan kembali (PK).
Tidak digunakannya upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi oleh para
pihak, belum tentu berarti bahwa para pihak telah menerima putusan secara sukarela.
Belum tentu juga karena putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan mereka.
Terdapat beberapa kemungkinan dalam kaitan tersebut. Pertama, mungkin
disebabkan mereka tidak mengetahui atau tidak dapat menggunakan upaya-upaya
hukum tersebut. Kedua, para pihak kurang mengerti formalitas beracara perdata
perihal upaya hukum banding maupun kasasi. Hal ini disebabkan untuk mengajukan
banding maupun kasasi pihak-pihak pencari keadilan harus membuat atau
menyertakan memori banding dan/atau memori kasasi. Ketiga, mungkin juga karena
memang nilai gugatnya relatif kecil, sehingga berdasarkan pertimbangan efisiensi
memang sangat tidak efisien bila dibandingkan dengan biaya perkara yang harus
dibayar pihak yang mengajukan banding.
Upaya-upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali,
disediakan antara lain sebagai upaya untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan
yang mungkin terjadi pada pemeriksaan perkara pada peradilan yang lebih rendah.
Namun seperti telah dikemukakan di atas, kesempatan ini hanya layak diberikan
kepada pihak-pihak yang memang memiliki nilai gugat yang relatif besar. Hal itu
disebabkan perkara yang nilai gugatnya relatif besar, risiko terjadinya kekeliruan
atau kesalahan pemeriksaan pada peradilan yang lebih rendah pun lebih besar.
Maka selayaknya-lah jika perkara-perkara yang nilai gugatnya relatif besar diberi
kesempatan yang lebih terbuka untuk diperiksa ulang pada tingkat banding maupun
kasasi, bahkan hingga peninjauan kembali (PK).13
III. Peranan Alat Bukti Pengakuan
Dibedakannya antara pengertian hukum perdata materiil dengan hukum
perdata formal (hukum acara perdata) dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa
keduanya memang berbeda secara substansial. Hukum perdata materiil merupakan
kumpulan kaidah hukum yang mengatur atau berisi hak-hak dan kewajibankewajiban para subjek hukum. Sedangkan hukum acara perdata adalah kumpulan
kaidah hukum yang berisi tentang pengaturan bagaimana cara-cara mempertahankan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban apabila dilanggar subjek hukum lain.
Kebutuhan terhadap hukum acara merupakan tuntutan dari hukum materiil itu
sendiri. Hal itu disebabkan tanpa ada hukum acara tentu saja perselisihan atau
sengketa yang timbul diantara para subjek hukum yang mengadakan hubungan
hukum akan sangat sulit dipulihkan. Oleh karena itu keberadaan hukum acara pada
dasarnya adalah sebagai jaminan atas penegakan hak atau kewenangan subjek hukum
terhadap objek hukum tertentu. Pada akhirnya tujuan dari adanya hukum acara
adalah simultan dengan tujuan hukum secara keseluruhan yakni terciptanya
ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Hukum perdata materiil juga berbeda dengan hukum acara perdata, karena
hukum perdata materiil adalah hukum privat sedangkan hukum acara perdata
adalah hukum publik. Pembedaan ini pun terjadi karena adanya perbedaan
kepentingan yang dilindungi. Hukum perdata materiil berisi kaidah yang mengatur
kepentingan individu atau perorangan (mengandung sifat keperdataan) sedangkan
hukum acara perdata sebagai kaidah yang mengatur tentang bagaimana
mempertahankan hukum materiil jika hukum materiil itu dilanggar, ini menyangkut
kepentingan umum (mengandung sifat publik).
Hukum acara perdata di samping mengandung sifat-sifat sebagai hukum
publik, juga mengandung sifat-sifat keperdataan. Sifat keperdataan itu tampak dalam
hal kaidah-kaidah yang mengatur tentang hak dan wewenang yang dilakukan oleh
para pihak untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan sifat publiknya
tampak dalam kaidah yang mengatur tentang tata cara hakim sebagai aparatur14
negara menjalankan tugasnya dan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus
dilakukan oleh hakim yang harus ditaati.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat publik tersebut tidak boleh dikesampingkan.
Umpamanya saja, kaidah tentang tata cara mengajukan gugatan, batas waktu
mengajukan banding maupun kasasi, tentang kekuatan alat-alat bukti yang
diajukan para pihak di depan sidang pengadilan, dan lain-lain.
Menyangkut masalah kekuatan pembuktian, mengingat kekuatan pembuktian
dari alat-alat bukti merupakan sifat publik dari hukum acara perdata, maka hakim
diharuskan percaya kepada kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak. Dengan
demikian hakim perdata tidak boleh memeriksa secara mendalam tentang latar
belakang pernyataan para pihak di persidangan. Tentang apakah pengakuan yang
dikemukakan itu palsu atau tidak, demikian pula apakah sumpah yang diucapkan itu
palsu atau tidak, itu semua merupakan tugas dan wewenang hakim pidana.
A. Faktor-faktor yang Mendukung Timbulnya Pengakuan
Hakim sebagai organ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
17
Dalam
menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, hakim memerlukan
pembuktian terhadap peristiwa yang diajukan para pihak.
Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
18
Menurut sifatnya alat bukti dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
Pertama, bukti yang berasal dari diri para pihak (pengakuan dan sumpah). Kedua,
alat-alat bukti yang berasal dari luar diri para pihak (surat-surat, persangkaan hakim,
dan keterangan para saksi).
17
Pasal 14 ayat (1) U.U. No. 14 Tahun 1970. Lihat pula penjelasan pasal tersebut.
18
R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara... Op. Cit., halaman 107.15
Alat bukti yang berasal dari diri para pihak dan diberikan berdasarkan atas
kejujuran maka dapat dianggap terbukti sebagai suatu peristiwa tertentu.
Sedangkan alat bukti yang berasal dari luar para pihak kadang-kadang masih perlu
didukung oleh alat-alat bukti lain, terutama apabila peristiwanya tidak dapat dianggap
terbukti. Umpamanya saja, hanya terdapat satu orang saksi. Padahal diketahui dari
adagium bahwa "satu saksi itu bukan saksi" (Unus testis nullus testis). Keterangan
seorang saksi tidak dianggap sebagai suatu kesaksian yang kuat di dalam hukum.
Hal itu terutama untuk menghindari adanya kelemahan-kelemahan yang terkandung
di dalam kesaksian itu. Kelemahan yang dimaksud, baik yang berasal dari iktikad
buruk orang yang memberi kesaksian itu maupun kelamahan yang tidak disengaja.
Sebagai contoh umpamanya, diajukan saksi seseorang yang kurang ingatannya.
Atau dapat juga saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain (kesaksian de
auditu). Padahal kesaksian de auditu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti
kesaksian.
Demikian pula halnya dengan alat bukti surat yang kemungkinannya masih
harus dibebani dengan alat bukti lain, jika peristiwanya masih belum dianggap
terbukti. Ukuran perbedaan kekuatan sebagai alat bukti adalah karena besar atau
kecilnya kemungkinan mendekati kepada kebenaran. Akta otentik umpamanya, lebih
besar kemungkinan mendekati kepada kebenaran, karena telah dikuatkan oleh
pejabat yang berwenang. Oleh karena itu barangsiapa yang mengajukan akta otentik
sebagai alat bukti di persidangan, maka akta otentik tersebut mempunyai kekuatan
bukti yang sempurna. Sebagai kon sekuensinya, barangsiapa yang membantah
keabsahan dari akta otentik itu harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar.
Sebaliknya, menyangkut akta di bawah tangan, jika akta di bawah tangan dibantah
kebenarannya, maka barangsiapa yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut
sebagai alat bukti, maka yang bersangkutan harus mebuktikan kebenarannya.
Kemudian menyangkut masalah bukti persangkaan hakim, untuk alat bukti
ini masih memerlukan adanya bukti-bukti lain. Ini disebabkan persangkaan hakim
itu timbul berdasarkan adanya bukti atau dalil-dalil lain yang diajukan para pihak.16
a) Faktor Keinsyafan Batin Manusia
"...Pengakuan di muka hakim di persidangan (gerechtelijke bekentenis)
merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan
oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik
seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang
diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim
tidak perlu lagi...".
19
Dari batasan di atas dapat difahami bahwa pengakuan merupakan
pernyataan dari salah satu pihak di persidangan, yang timbul atas dorongan naluriah
manusia. Naluri manusia-lah yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita
kebenaran. Oleh karena itu maka pengakuan yang jujur merupakan pernyataan dari
salah satu pihak untuk mengemukakan yang benar, walaupun merugikan dirinya
sendiri.
O. Notohamidjojo,
20
dalam bukunya mengemukakan antara lain bahwa:
"...keinsyafan batin atau nurani manusia adalah sebagai alat pengontrol dalam diri
manusia untuk memihak kepada yang baik dalam menghadapi suatu keadaan antara
yang baik dan yang buruk, antara salah dan benar...".
Pembahasan tentang pengakuan pada hakikatnya merupakan suatu tinjauan
tentang kepribadian manusia itu sendiri. Hal itu karena pengakuan timbul
berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia. Pengakuan itu berarti membenarkan
tentang suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu maka pengakuan yang patut
dihargai adalah pengakuan yang jujur atau yang benar-benar timbul dari keinsyafan
batin para pihak yang berperkara. Pengakuan yang timbul karena keinsyafan batin
ini tidak diragukan lagi bahwa akan selaras dengan kebenaran, atau telah sesuai
dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi.
19
R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara... Op. Cit., halaman 107.
20
O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dalam Filsafat Hukum.
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, halaman 21.17
b) Faktor Pemikiran yang Logis
Untuk menentukan kebenaran terhadap suatu kejadian atau peristiwa tertentu
diperlukan akal, sementara akal itu dimiliki oleh setiap orang. Akal itulah yang
menjadi hakim dalam diri seseorang yang senantiasa memberikan pertimbangan
dalam menjatuhkan suatu keputusan atas setiap kejadian.
Faktor pikiran logis ini merupakan pendukung bagi para pihak untuk
memberikan pengakuan yang jujur, sebab akal yang ada padanya dapat menentukan
pilihannya, untuk melakukan yang sesuai dengan kebenaran sebagai yang
diharapkan. Untuk dapat menentukan pilihannya itu maka ia berpedoman kepada
kaidah-kaidah tentang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Soedjono Dirdjosisworo,
21
mengemukakan bahwa masalah kepatuhan hukum
itu menyangkut kemampuan individu dalam menghayati aturan hukum yang
dibentuk. Menghayati benar atau tidak kaidah hukum yang dihadapinya akan
menetapkan pilihan sikap untuk patuh atau menyeleweng dari patokan kaidah yang
ada. Kesadaran seseorang untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan hukum,
berkaitan dengan penilaian yang diberikan untuk melakukan perilaku tersebut.
Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia di dalam menentukan kehendaknya
sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dengan perasaannya.
B. Bentuk-bentuk Pengakuan
Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa pada permulaan sidang, hakim
haraus senantiasa berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
Apabila perdamaian itu berhasil, maka hakim akan membuat akta perdamaian,
sehingga sengketa itu berakhir dengan dibuatnya akta perdamaian tersebut. Akan
tetapi apabila para pihak tidak berhasil didamaikan, maka hakim akan
mempersilakan penggugat untuk membacakan gugatannya. Setelah itu giliran
21
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni, 1983, halaman
75.18
tergugat untuk mengajukan jawabannya. Jawaban tergugat dapat diajukan secara
lisan atau tertulis. Jawaban juga dapata berupa referte, bantahan, dan pengakuan.
Referte adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan
seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula
membenarkan gugatan.
22
Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa
yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
Referte ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan.
Sedangkan bantahan (verweer) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau
sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan
telah berhubungan dengan pokok perkara (verweer ten principale). Di samping
referte dan sangkalan, jawaban tergugat juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan
(pengakuan murni).
Dalam praktik banyak terjadi penggabungan antara pengakuan dan
sangkalan. Akibatnya terjadi pengakuan yang tidak bulat. Akan tetapi pada dasarnya
pengakuan itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal itu karena menyangkut pembuktian,
sebab apabila sudah ada pengakuan tidak perlu lagi pembuktian. Hanya hal-hal yang
disangkal yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Disebabkan karena adanya pengakuan yang tidak bulat, yurisprudensi dan
ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga jenis pengakuan. Pertama,
pengakuan murni; Kedua, pengakuan dengan kualifikasi; dan Ketiga, pengakuan
dengan klausula.
23
Yang dimaksud dengan kualifikasi bukan semata-mata
sangkalan, tetapi hendak memberikan kualifikasi terhadap pengakuan. Demikian
juga pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dengan tambahan yang bersifat
membebaskan.
22
R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara...Op.cit., halaman 92.
23
R.M. Sudikno Mertokusumo, Loc. cit., halaman 150.19
IV. Macam-macam Alat Bukti Pengakuan
1. Pengakuan Murni (aveu pur et simple)
Pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita
pihak lawan.
24
Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak tergugat,
kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat
tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang
dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan.
Pengakuan dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu.
Seseorang yang bisu dapat mengemukakan melalui perantara. Bahkan pengakuan
juga dapat dilakukan dengan tulisan. Oleh karena itu pengakuan secara tulisan ini
dapat merupakan alat bukti pengakuan sekaligus alat bukti surat. Hakikat dari
pengakuan secara tulisan ini memiliki dua fungsi sekaligus. Dari segi substansinya
atau materinya termasuk kategori fungsi sebagai pengakuan, sedangkan apabila
dilihat bentuknya berfungsi sebagai alat bukti surat.
Kedua fungsi dari pengakuan secara tulisan itu akan mempunyai kekuatan
sebagai alat bukti apabila tidak dibantah oleh pihak lawan. Akan tetapi apabila
ternyata hal itu dibantah oleh pihak lawan, maka pihak yang memberikan pengakuan
itu harus membuktikan kebenaran dari pengakuan tersebut. Jika ternyata pihak yang
mengajukan pengakuan tulisan itu tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka
pengakuan tulisan itu tidak mempunyai kekuatan alat bukti, baik sebagai
pengakuan maupun sebagai bukti surat.
Apabila pengakuan secara tulisan yang diajukan di muka sidang itu tidak
dibantah oleh pihak lawan, maka pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti yang sempurna. Sedangkan pengakuan yang ditulis dalam surat jawaban
tergugat, kekuatan pembuktiannya disamakan sebagai pengakuan secara lisan di
depan sidang.
25
24
Ibid., halaman 150.
25
Retnowulan Sutantio, Op. Cit., halaman 81.20
Pengakuan secara tertulis tersebut merupakan akta di bawah tangan,
kekuatan pembuktiannya bersifat formal dan bersifat materiil. Kekuatan pembuktian
formal menerangkan bahwa terdapat sesuatu yang diterangkan oleh penandatangan
tersebut. Dengan kata lain, surat itu berisikan keterangan dari orang yang
menandatanganinya.
Sedangkan kekuatan pembuktian materiil, memberikan kepastian tentang isi
yang diterangkan di dalam akta yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu, Pitlo,
dalam bukunya mengemukakan bahwa yang penting adalah kekuatan pembuktian
materiil, karena kekuatan pembuktian materiil itu menilai "apakah memang benar
sesuatu yang diterangkan di dalam akta tersebut, atau sejauhmana isi keterangan
tersebut sesuai dengan kebenaran".
26
Apabila tergugat di dalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran
gugatan penggugat atau bagian-bagian tertentu dari gugatan penggugat tidak
dijawab oleh tergugat, maka gugatan penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara
diam-diam.
27
Pada dasarnya jika tergugat telah mengakui gugatan penggugat seluruhnya,
maka hakim harus menganggap peristiwa yang diakui itu terbukti. Akan tetapi hal
itu tidak berlaku bagi setiap sengketa. Dalam beberapa perkara, umpamanya saja,
dalam gugatan mengenai hak milik atau gugatana perceraian, di samping pengakuan
tergugat masih diperlukan bukti-bukti lain. Hal itu terutama dimaksudkan untuk
menghindari timbulnya pengakuan palsu di dalam gugatan mengenai hak milik.
Sedangkan dalam perkara perceraian, dimaksudkan untuk mempersulit
terjadinya perceraian, sehingga diharapkan tujuan Undang-undang perkawinan dapat
tercapai. Oleh karena itu di dalam kedua perkara tersebut hanya dengan bukti
pengakuan tidak dapat dianggap telah terbukti peristiwa yang bersangkutan.
Apabila suatu perkara tidak memiliki bukti-bukti lain kecuali pengakuan
tergugat dan tidak disertai sangkalan, maka pengadilan menerima pengakuan itu
26
A.Pitlo, Hukum Pembuktian dan Daluarsa menurut BW Belanda. 1978, halaman 64.
27
Periksa, Putusan PN Denpasar No. 159/Pdt./1966 tanggal 30 Januari 1967, antara lain dikatakan
bahwa: “gugatan penggugat seluruhnya dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya apabila
hal-hal lain selebihnya dalam surat gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat.”21
sebagai alat bukti sempurna.
28
Terhadap masalah ini Pengadilan Negeri Surabaya
memberikan putusan yang justeru lebih luas interpretasinya. Dalam putusan
tentang masalah wanprestasi terhadap utang, isinya antara lain: bahwa "pengakuan
merupakan alat bukti ang sempurna, bahkan walaupun terdapat bukti lain tidak
perlu diperhatikan karena telah mempunyai kekuatan pembuktian pembuktian yang
sempurna.
29
2. Pengakuan dengan Kualifikasi (gequalificeerde bekentenis)
Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang dilakukan oleh
tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.
30
Di dalam
pengakuan dengan kualifikasi ini tergugat menambahkan sesuatu pada pokok
gugatan, sehingga sebenarnya tergugat tidak mengakui apa pun melainkan
memberikan gambaran menurut pandangannya sendiri.
Berdasarkan hal di atas, pengakuan dengan kualifikasi sebenarnya adalah
pengakuan dan sangkalan. Di satu pihak tergugat mengakui sebagian dari gugatan
penggugat, sedangkan di lain pihak tergugat juga menyangkal sebagian lainnya dari
gugatan. Terhadap pengakuan dengan kualifikasi ini, undang-undang melarang
untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut. Pengakuan semacam itu harus
diterima secara bulat, dalam arti tidak boleh hanya pengakuan yang diterima
sebagai terbukti sedangkan sangkalannya tidak diterima.
3. Pengakuan dengan Klausula (geclausuleerde bekentenis)
Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dari tergugat tentang hal
pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan
yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada hakikatnya adalah pengakuan
dengan sangkalan. Akan tetapi bedanya adalah bahwa dalam pengakuan dengan
28
Periksa, Putusan PN Singaraja No. 133/Pdt./1960, tanggal 21 Mei 1970. Putusan PN Klungkung No.
540/Pdt./1963, tanggal 19 Oktober 1963.
29
Lihat Putusan PN Surabaya No. 09/1980/Pdt-G, tanggal 1 September 1980.
30
R.M. Sudikno Mertokusumo, Op.cit., halaman 15022
klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnya memebebaskan sebagai
dasar penolakan gugatan penggugat.
Sebagai contoh, pada awalnya tergugat mengakui gugatan penggugat, namun
kemudian tergugat mengemukakan alasan untuk melepaskan diri dari gugatan
penggugat untuk tidak memenuhinya. Hal itu biasanya dilakukan oleh tergugat
karena misalnya dia telah melakukan kewajibannya berupa membayar utangnya,
bahkan dia (tergugat) kini mempunyai tagihan dari penggugat.
Seperti halnya pengakuan dengan kualifikasi, maka pengakuan dengan
klausula pun harus diterima secara bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari
keterangan tambahannya (onsplitsbare aveu). Mengenai hal ini diatur di dalam pasal
176 HIR (Ps. 313 Rbg) dan pasal 1925 BW, sebagai berikut:
"Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya,dan hakim tidak berwenang
untuk menerima sebagiannya saja dan menolak bagian yang lain, sehingga
merugikan orang yang mengakui itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan jika
orang yang berhutang mempunyai maksud untuk membebaskan dirinya,
menyebutkan perkara yang terbukti itu tidak benar".
Berdasarkan kaidah di atas, maka dalam hal terdapat pengakuan tergugat yang
disertai keterangan tambahan, maka masih diperlukan sesuatu keterangan berupa
pembuktian yang harus dibebankan kepada penggugat. Dalam pengakuan dengan
kualifikasi dan pengakuan dengan dengan klausula ini, apabila penggugat dapat
membuktikan bahwa keterangan tambahan dari tergugat itu sesungguhnya tidak
benar, maka pengakuan itu dapat dipisah-pisahkan. Pertimbangan pembentuk
Undang-undang dalam menentukan bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan
terutama sekali disebabkan sukar pembebanan pembuktiannya. Untuk bagian yang
berisi pengakuan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Sedangkan bagian tambahan
dari pengakuan masih dibebani pembuktian, yakni kepada pihak yang memberi
pengakuan. Apabila ternyata pihak yang memberi pengakuan tidak sanggup
membuktikannya, konsekuensinya dia akan dikalahkan. Akibatnya maka tuntutan
penggugat akan dianggap terbukti dan berarti pula merugikan pihak yang
memberikan pengakuan.
Untuk mencegah kemeungkinan hakim akan memisahkan pengakuan yang
tidak dapat dipisah-pisahkan, pembentuk undang-undang secara tidak langsung telah23
mengisyaratkan bahwa tidak layak apabila tergugat yang memberi pengakuan masih
harus dibebani dengan pembuktian. Oleh karena itu ketentuan pasal 173 HIR
merupakan akekecualian dari pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg dan ps. 1865 BW).
Dengan demikian terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan,
kewajiban pembuktian dibebankan kepada penggugat.
31
Pada hakikatnya pengakuan tergugat dengan keterangan tambahan adalah
sebagai suatu penyangkalan. Akibatnya penggugat diwajibkan untuk membuktikan
kebenaran gugatannya. Pada umumnya penggugat memang dapat membuktikan
kebenaran gugatannya. Akan tetapi apabila ternyata penggugat kebetulan tidak dapat
membuktikan kebenaran gugatannya, maka ketentuan tersebut di atas sungguh
merupakan aturan yang merugikan penggugat, karena pada dasarnya gugatan
(sebagian dari gugatan) penggugat telah diakui oleh tergugat. Dalam hal-hal
menghadapi pengakuan tergugat yang tidak dapat dipisah-pisahkan tersebut,
penggugat dapat memilih dua cara, yaitu: Pertama, dia menolak seluruh pengakuan
tergugat dan melakukan pembuktian sendiri; Kedua, membuktikan bahwa keterangan
tambahan tergugat itu tidak benar. Apabila hal tersebut terbukti, maka penggugat
dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut sehingga
menjadi pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna serta
mengikat.
V. P e n u t u p
Sebagai penutup dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, Sebagai salah satu alat bukti di dalam hukum acara perdata,
pengakuan tetap perlu dipertahankan. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
pengakuan dapat menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dengan menetapkan
hak atau hukumnya antara para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi untuk
menghindari pengakuan palsu dari salah satu pihak, maka penggugat masih perlu
dibebani dengan beban pembuktian, kendati sudah ada pengakuan dari pihak lawan.
31
Putusan MA Nomor 29K/Sip/1950, Tanggal 24 Mei 1951H. 1951 No. 1, halaman 25.24
Kedua, Perkembangan yurisprudensi menunjukkan antara lain bahwa
pengakuan sebagai alat bukti tidak selalu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna. Oleh karena itu untuk menilai kekuatan pembuktiannya diserahkan
kepada kebijaksanaan hakim. Ini berarti peranan pengakuan sebagai alat bukti
dalam hukum acara perdata sangat tergantung kepada kasusnya masing-masing.
Ketiga, Ketentuan tentang pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan
(onsplitsbare aveu) tetap perlu dipertahankan. Namun perlu diberi kebebasan
kepada hakim untuk memberi kekuatan pembuktian ini sebagai alat bukti yang
sempurna atau tidak, tergantung pada keadaan yang bersangkutan. Hal ini perlu
diperhatikan tidak lain untuk melindungi kedua belah pihak secara proporsional.
Keempat, Dalam memeriksa perkara perdata, hakim seyogianya
mengutamakan kepentingan para pihak, daripada sifat formalnya hukum acara
perdata. Artinya hakim perlu menyelaraskan kaidah-kaidah hukum acara perdata
dengan perkembangan masyarakat yang menghendakinya.
Kelima, Dalam hukum acara perdata, hakim juga seyogianya tidak hanya
mencari kebenaran formal semata-mata, melainkan harus senantiasa berusaha
mencari dan menemukan kebenaran material.
Keenam, Mempercepat proses pemeriksaan dalam pembuktian adalah tugas
hakim dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.***25
DAFTAR PUSTAKA
Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Armico,
1983.
Lintong Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari
Peradilan Kita. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung:
Alumni, 1983.
O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Keamnusiaan, Beberapa Bab dalam
Filsafat Hukum. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
Pitlo, Hukum Pembuktian dan Daluarsa Menurut BW Belanda. 1978.
Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.
Bandung: Alumni, 1980.
Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkama Agung.
Bandung: Alumni, 1978.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,
1985.
Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.
Yogyakarta: Liberty, 1981.
Sudjono Dirdjosisworo, Pengantar tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni,
1983.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung:
Sumurbandung, 1978.
Poskan Komentar